Check This Out

Check This Out Bro & Sis

Tampilkan postingan dengan label Peraturan K3LH. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Peraturan K3LH. Tampilkan semua postingan

Rabu, 17 Januari 2018

Peraturan Terkait dengan K3

Berikut adalah kumpulan Beberapa Peraturan K3LL,
Silahkan di unduh dan jangan lupa untuk di follow ych blog-Nya.
Semoga Bermanfaat 😊

Terkait dengan Keselamatan Kerja & Jaminan Sosial.
  1. Undang-undang  1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja;
  2. Undang-undang 24 Tahun 2011 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
  3. Undang-undang  No 40 Tahun 2004 Sistem Jaminan Sosial Nasional;
  4. Peraturan Menaker No 06 Tahun 2017 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Elevator dan Eskalator;
  5. Peraturan Menaker No 09 Tahun 2016 Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Dalam Pekerjaan Ketinggian;
  6. Peraturan Menaker No 18 Tahun 2016 Dewan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja;
  7. Peraturan Menaker No 37 Tahun 2016 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bejana Tekanan dan Tangki Timbun;
  8. Peraturan Menaker No 38 Tahun 2016 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Tenaga dan Produksi;
  9. Peraturan Presiden No  34 Tahun 2014 Pengesahan Convention Concerning The Promotional Framework For Occupational Safety And Health/convention 187, 2006 (konvensi Mengenai Kerangka Kerja Peningkatan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja/konvensi 187, 2006);
  10. Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2012 Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja;
  11. Undang-undang  Stb. No.225 Tahun 1930 Undang-undang Uap (stoom Ordonantie 1930);
  12. Peraturan Menaker No 12 Tahun 2015 Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Listrik Di Tempat Kerja;
  13. Peraturan Menaker No 23 Tahun 2015 Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja;
  14. Peraturan Menaker  No 31 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.02/men/1989 Tentang Pengawasan Instalasi Penyalur Petir;
  15. Peraturan Menaker No 33 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Listrik Di Tempat Kerja;
  16. Peraturan Menaker No 11 Tahun 2015 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan Dan Keselamatan Kerja;
  17. Peraturan Menaker  No 10 Tahun 2015 Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Dan Angka Kreditnya 
  18. Peraturan Menaker No 01 Tahun 2015 Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Dan Angka Kreditnya 
  19. Peraturan Menaker No 26 Tahun 2014 Penyelenggaraan Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja;
  20. Peraturan Menaker  PER-04/MEN/1995 Perusahaan Jasa Keselamatan Dan Kesehatan Kerja ;
  21. Peraturan Menaker  PER-02/MEN/1992 Tata Cara Petunjukan Kewajiban Dan Wewenang Ahli Keselamatan Dan Kesehatan Kerja;
  22. Peraturan Menaker  PER-01/MEN/1992 Syarat - Syarat Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pesawat Karbid ;
  23. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua;
  24. Peraturan Pemerintah  No 46 Tahun 2015 Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua;
  25. Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 2015 Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun;
  26. Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 2015 Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian ;
  27. Peraturan Menaker No 07 Tahun 2017 Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia;
  28. Peraturan Menaker  No 44 Tahun 2015 Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan, Dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi ;
  29. Peraturan Menaker 28 Tahun 2015 Tatacara Pengangkatan Dan Pemberhentian Dokter Penasehat;
  30. Peraturan Menaker 26 Tahun 2015 Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Penerima Upah;
  31. UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
  32. UU No 28 tahun 2002  Bangunan Gedung;
  33. UU No 30 tahun 2009  Ketenagalistrikan;
  34. UU No 22 tahun 2009  Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  35. Kepmenaker 186 tahun 1999 - Unit Penanggulangan Kebakaran;
  36. Kepmenaker 187 tahun 1999 - Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja;
  37. Kepmenaker 1135 tahun 1987 - Bendera Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
  38. Permen Perburuhan No 7 tahun 1964 - Syarat Kesehatan Kebersihan Serta Penerangan dalam Tempat Kerja;
  39. Permenaker 01 tahun 1980 - Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Konstruksi Bangunan;
  40. Permenaker 02 tahun 1980 - Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja;
  41. Permenaker 02 tahun 1982 - Kwalifikasi Juru Las di Tempat Kerja;
  42. Permenaker 02 tahun 1992 - Tata Cara Petunjukan Kewajiban Dan Wewenang Ahli K3;
  43. Permenaker 02 tahun 2015 - Perlindungan Pekerja Rumah Tangga;
  44. Permenaker 03 tahun 1982 - Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja;
  45. Permenaker 03 tahun 1998 - Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan;
  46. Permenaker 04 tahun 1980 - Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan;
  47. Permenaker 04 tahun 1987 - P2K3 Penunjukan AK3;
  48. Permenaker 05 tahun 1985 - Pesawat Angkat Angkut;
  49. Permenaker 08 tahun 2010 - Alat Pelindung Diri;
  50. Permenaker 09 tahun 2010 - Operator dan Petugas Pesawat Angkat dan Angkut;
  51. Permenaker 09 tahun 2016 - Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Pekerjaan pada Ketinggian;
  52. Permenaker 12 tahun 2015 - Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik di Tempat Kerja;
  53. Permenaker 13 tahun 2011 -Nilai Ambang Batas Faktor Fisika dan Faktor Kimia di Tempat Kerja;
  54. Permenaker 15 tahun 2008 - Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Tempat Kerja

Thank you in advance for your kind attention
if any comment are welcome & If you need details information don’t hesitate to call me.

Dont Forget to follow my Blog, Please :-)Have a safe day's & keep working safely.

Best Regards,Andry Kurniawan, SKM.,MKKK."Coming together is a beginning, Keeping together is progress., Working together is success“ Safety not only about knowledge and how to manage risk it’s about needed because safety is everybody business",More info: Andryzsafety@gmail.com CP : (+62)812-1966-2291.Tidak dilarang untuk mengcopy dan menyebarkan artikel pada situs ini dengan menyebutkan URL sumbernya. budayakan menulis karya ilmiah tanpa plagiarisme

Rabu, 20 September 2017

Pedoman Penyelesaian Kasus Kecelakaan Kerja & Penyakit Akibat Kerja (PAK)

Berikut adalah Permenakertrans No. 609 Tahun 2012
Sebagai Pedoman Penyelesaian Kasus Kecelakaan Kerja & Penyakit Akibat Kerja (PAK)


Pedoman ini dilatar belakangi oleh jumlah kasus kecelakaan kerja yang bisa dikatakan tidak sedikit, jika dilihat rata-rata angka kecelakaan kerja mencapai sekitar 103,000 kasus setiap tahunnya, sehingga di perlukan peraturan yang disepakati sebagai landasan dalam penyelesaian masalah agar tidak menjadi polemik dan sengketa berkepanjangan antara pihak pengusaha dan pekerja yang tentunya berpotensi menimbulkan dampak luas bagi semua pihak yang berkepentingan.

Pedoman ini ditanda-tangani oleh Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si. Tanggal 27 September 2012 di Jakarta. Pedoman ini digunakan sebagai acuan bagi pengawas ketenagakerjaan, BPJS, Dokter/Tim Medis penasehat/Konsultan dalam menyelesaikan Kecelakaan Kerja (KK) dan Penyakit Akibat Kerja (PAK).
  • Pedoman ini terdapat 10 Bab (Bab I Latar Belakang, Bab II Mengenai Penjelasan pengertian teknis, Bab III Menjelaskan Ruang Lingkup dan besarnya Jaminan Kecelakaan Kerja, Bab IV Menjelaskan mekanisme penyelesaian kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, Bab V Membahas Fungsi dan tugas dokter penasehat dalam menyelesaikan kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, Bab VI Menguraikan tugas dan fungsi pengawas ketenagakerjaan dalam penyelesaian kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja  Bab VII Menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyelesaian kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, Bab VIII Menerangkan pihak-pihak yang berhak menerima jaminan kecelakaan kerja, Bab IX Penegakan Hukum & Bab X Formulir penetapan pengawas ketenagakerjaan);
  • Terdapat 6 Formulir Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan (FI : Penetapan Kecelakaan Kerja atau Bukan Kecelakaan Kerja, F2 : Penetapan Penyakit Akibat Kerja atau bukan Penyakit Akibat Kerja, F3 : Penetapan Besarnya Prosentase Cacat Akibat Kecelakaan Kerja dan/atau Penyakit Akibat Kerja, F4 :Penetapan Besarnya Jaminan Kecelakaan Kerja, F5 : Permintaan Pertimbangan Medis kepada Dokter Penasehat, F6 :Bentuk Pertimbangan Medis Dokter Penasehat)
Tidak hanya hanya memberikan pedoman akan tetapi pada peraturan ini juga menetapkan kewajiban pengusaha dalam menetapkan hal pengobatan serta santunan yang wajib diberikan oleh pengusaha.

Semoga Bermanfaat & Terima Kasih 

Andry Kurniawan, SKM.,MKKK.
"Coming together is a beginning, Keeping together is progress., Working together is success“ Safety not only about knowledge and how to manage risk it’s about needed because safety is everybody business"
,More info: Andryzsafety@gmail.com, CP : (+62)81219662291
Tidak dilarang untuk mengcopy dan menyebarkan artikel pada situs ini dengan menyebutkan URL sumbernya. budayakan menulis karya ilmiah tanpa plagiarisme

Selasa, 12 September 2017

Permenaker RI No 26 Tahun 2014 Penyelenggaraan Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja



Maka dengan dikeluarkannya & berlakunya Permenaker RI No 26 Tahun 2014 Penyelenggaraan Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini maka beberapa regulasi dibawah ini sudah dicabut atau tidak berlaku lagi. beberapa peraturan tersebut adalah :

  1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
  2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.18/MEN/XI/2008 tentang Penyelenggara Audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja; 
  3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP.19/MEN/1997 tentang Pelaksanaan Audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
untuk lebih detail, Silahkan di download tautan dibawah ini
Permenaker RI No 26 Tahun 2014 Penyelenggaraan Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Semoga Bermanfaat & Terima Kasih
."Coming together is a beginning, Keeping together is progress., Working together is success“ Safety not only about knowledge and how to manage risk it’s about needed because safety is everybody business",
More info: Andryzsafety@gmail.com, CP : (+62)81219662291
Tidak dilarang untuk mengcopy dan menyebarkan artikel pada situs ini dengan menyebutkan URL sumbernya. budayakan menulis karya ilmiah tanpa plagiarisme
Andry Kurniawan, SKM.,MKKK

Check This Out (2)

Check This Out (3)